KarawangPos.com - Kecewa dengan sikap Pemkab Karawang yang dinilai tidak mau transparan dalam pengelolaan anggaran Covid-19, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organ "Cipayung Plus" melakukan aksi dan berujung pada penyegelan kantor Bupati Karawang, Jumat (22/5) sore.
Puluhan mahasiswa yang merupakan pengurus IMM, HMI, PMII, GMKI, KAMMI, dan GMNI cabang Karawang ini menganggap, kebijakan percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkab Karawang tidak maksimal.
Koordinator aksi, Ikhsan mengatakan, banyak kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang tidak berjalan efektif seperti alokasi anggaran, informasi pengelolaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari pihak perusahaan, mulai jumlah bantuan, nama perusahaan, dan distribusi bantuan.
"Bagi kami Cipayung Plus, Pemkab Karawang telah melupakan prinsip yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks penanganan Covid-19, yakni partisipasi dan transparansi kepada masyarakat,” kata Ihsan.
Melalui aksi ini, mahasiswa juga menuntut optimalisasi pendistribusian bantuan sosial dengan melibatkan petugas teknis untuk mengantar bantuan seperti yang dilakukan pada bantuan Gubernur dan Kemensos.
Pasalnya, beberapa hari kemarin di kantor POS atau kecamatan terpantau kerumunan warga yang mengantri bansos tanpa memperdulikan protokol kesehatan, baik pemakaian masker maupun penerapan physical distancing.
“Hal ini untuk menghindari kerumunan masyarakat di kantor kecamatan yang rentan akan penyebaran virus Covid-19,” katanya.
Lebih dari itu, mahasiswa juga menuntut profesionalisme kinerja Bupati dan Wakil Bupati Karawang dalam menjalankan organisasi pemerintahan.
“Pemkab Karawang harus mampu mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik untuk masyarakat Karawang, dengan mengesampingkan egosentris kepentingan politik,” pungkasnya.(red)