KarawangPost.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah resmi menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero) harus bisa mengubah internal perusahaan minyak negara itu.
"Jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan impor minyak, padahal kita sudah punya substitusinya, diantaranya adalah CPO baik itu B20, B30, akan dikembangkan menjadi B50 dan seterusnya," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).
Pramono lantas menyinggung masalah defisit transaksi berjalan yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi Indonesia. Menurut Pramono, Pertamina serta PLN memberikan kontribusi besar dalam masalah defisit transaksi berjalan itu.
"Kalau kemudian internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar, inilah menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita," ujarnya.
"Sehingga, penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan pengawasan," kata Pramono melanjutkan.
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu menyatakan penunjukan Ahok sudah melalui sidang Tim Penilaian Akhir (TPA). Tim ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dan beranggotakan menteri terkait, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir.
"Prosesnya panjang, kami lihat berbagai faktor. Nah kenapa kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina," tuturnya.
PT Pertamina (Persero) resmi mengangkat Ahok sebagai komisaris utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin (25/11). Ahok menggantikan Tanri Abeng yang sebelumnya duduk di kursi komisaris utama Pertamina.
Selain itu, perusahaan juga mengangkat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin menjadi wakil komisaris utama menggantikan Arcandra Tahar.