KarawangPost.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berencana membuat sistem ranking untuk menilai daerah dengan kualitas terbaik hingga terburuk. Penilaian diberikan terkait pelayanan, kebersihan hingga kinerja pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Tito usai menghadiri kegiatan Pemberian Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota 2019 di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
"Buat ranking dari nilai satu yang paling sehat sampai yang paling tidak sehat, sehingga ini bisa memacu. Kalau yang diberi penghargaan yang paling sehat saja dia bangga untuk diri sendiri, kemudian mudah-mudahan terpengaruh pada yang belum mendapat penghargaan," kata Tito.
Menurut Mantan Kapolri ini, pemberian penghargaan biasanya tak memberi efek apapun bagi kepala daerah lain. Khususnya yang tak mendapat penghargaan.
Pemberian penghargaan pun biasanya hanya memberi efek bangga pada daerah yang mengantongi pengakuan.
Padahal mestinya, hal itu bisa memotivasi daerah lain untuk maju seperti daerah yang mendapat penghargaan. Namun praktiknya, hal tersebut justru tidak terjadi.
Dengan adanya sistem ranking ini kepala daerah dan anggota pemerintahan yang tak mengelola daerahnya dengan baik tentu akan mendapat sanksi moral. Hal ini juga berimbas pada pemilihan daerah, sebab masyarakat yang mengetahui bahwa daerahnya mendapat indeks ranking buruk tentu akan merasa pemerintah yang mereka pilih telah gagal memperbaiki daerahnya.
"Penghargaan gak ada sanksinya toh, kalau dibuat ranking nomor satu sampai nomor lima, sehingga yang paling bawah nanti akan kena sanksi moral, sanksi sosial, apalagi Pilkada dan Pilpresnya langsung oleh masyarakat," ungkapnya.
"Masyarakat akan menilai 'wah dibawah bapak atau ibu ini, bupati, wali kota ternyata kota kita yang paling buruk, paling enggak sehat' nanti sanksinya di sana, di samping sanksi moral tadi," lanjutnya.
Dia pun secara terbuka akan meminta panitia yang biasa melakukan penilaian untuk memberi penghargaan di kementerian yang kini dia pimpin itu melakukan sistem ranking untuk setiap daerah alih-alih penghargaan seperti yang dilakukan hari ini.
Sebab kata dia, sistem ranking ini juga sekaligus untuk menilai jiwa kepemimpinan dari kepala daerah yang tengah memimpin suatu kabupaten atau kota.
"Nah ini yang kita harapkan nanti ke depan saya minta panitia untuk membuat ranking tidak hanya yang berprestasi tapi ranking," kata dia